BLOG SEJARAH: Politik Luar Negeri Australia dan Hubungan Bilateral Dengan Indonesia

Sejarah adalah mempelajari pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran untuk masa depan agar kita tidak jatuh kedalam kesalahan yang sama pada masa depan.

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Negara pesemakmuran Australia (commonhwealh of Australia) atau sering kita sebut dengan nama Australia adalah sebuah Negara yang terdapat dibelahan bumi bagian selatan yang juga dari nama benua benua terkecil didunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau disekitarnya. Disebelah barat Australia berbatasan dengan Indonesia dan papua new genea, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Solomon, Fijji dan Salandia Baru. Meskipun Australia berada di dekat Asia, namun Negara ini sering disebut juga Negara bagian dari dunia Barat karena kehidupan dari Australia sama dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada dasarnya politik luar Negri,atau kadang disebut pula sebagai kebijakan luar negri. Sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh Negara tersebut. Sesuai dengan kepentingan Nasionalnya. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah tujuan politik keamanan dan ekonomi. Kepentingan nasional itu ditentukan oleh para penentu kebijakan luar negri sebagai dari hasil politik, kebikajakan politik disuatu Negara termasuk Australia mempengaruhi faktor-faktor internal dan exsternal Negara tersebut. Secara umum faktor-faktor internal tersebut antara lain ialah faktor historis, geografs, sistem politik, struktur politik dan cara pandang actor-aktor (pemberi pengaruh, pembuat, dan pemutus keputusan) terhadap sistem internasional serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh Negara tersebut didalam sistem internasional. Faktor eksternal mempengaruhi beberapa faktor kebijakan yaitu lingkungan reginal dan internasional.

a. Rumusan Masalah

- Bagaimana fase-fase perkembangan politik Australia?

- Bagaimana Hubungan Luar Negeri Australia sebelum Perang Dunia?

- Bagaimana Hubungan Luar Negeri Australia ketika PD I sampai dengan PD II?

- Bagaimana Hubungan luar negeri Australia sesudah Perang Dunia II?

- Bagaimana Hubungan Luar negeri Australia dengan Indonesia?

b. Tujuan

1.1 Bisa menjelaskan fase-fase perkembangan politik luar negeri Australia sejak lairnya commonwealth of Australia

1.2 Untuk mengetahui masa sebelum perang dunia I

1.3 Bisa menjelakan masa dari perang dunia I sampai dengan masa perang dunia II

1.4 Bisa mengetahui masa setelah perang dunia II

1.5 Menjelaskan hubungan bilateral Australia-Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

1. Fase-fase perkembangan politik luar negri Australia sejak lahirnya commonwealth of australia

Australia merupakan salah satu negara yang memilki sejarah sangat menarik jika kita kaji lebih mendalam, salah satu yang menarik dalam kajiannya kali ini ialah mengenai perkembangan politik luar negeri yang telah dilakukan Australia. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan tentang bagaimana sebenarnya perkembangan yang terjadi dalam hubungan luarnegeri Australia baik itu dengan Negara tetangga maupun Negara yang jauh letaknya dengan Australia.

Australia bisa maju seperti sekarang ini tidak terlepas dari peran serta negara maju yang menjadi negara induknya terdahulu yaitu Inggris. Inggris merupakan negara induk karena Australia pada awal penguasaannya merupakan daerah koloni milik Inggris. Selain itu hubungan luar negeri Australia dengan Negara tetangga juga merupakan factor penting yang menjadikan Australia seperti sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan coba mengulas mengenai perkembangan hubungan politik luar negeri Australia.

a) Hubungan Luar Negeri Australia sebelum Perang Dunia

Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia merupakan tonggak sejarah baru bagi Australia. Saat itu merupakan suatu era, dimana enam koloni yang tadinya berdiri sendiri secara terpisah-pisah, bergabung menjadi satu, sehingga disebut sebagai federasi kolonial. Saat itu satu banga siap untuk lahir.yaitu Australia. Australia saat itu memiliki wewenang untuk mengatur keadaan negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris , akan tetapi meskipun keadaan demikian Australia belumlah mampu untuk menjalankan Negara itu sendirian, Australia masih membutuhkan bantuan dari Negara lain terutama dari negra Induknya yaitu Inggris.

Untuk urusan dalam negeri, Australia telah diberi kemerdekaan oleh Inggris, namun untuk urusan luar negeri Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintah Inggris. Australia belum memiliki kemerdekaan penuh untuk urusan luar negeri. Keadaan seperti ini berlangsung karena beberapa keadaan yang mendukung, rakyat dan pemerintah Australia tidak berkeberatan atas pengendalian Inggris terhadap politik luar negerinya. Malah sebaliknya, terdapat suatu ikatan perasaan yang kuat dengan Inggris. Bangsa Australia senang menjadi anggota Inggris Raya.

Sesuai dengan keadaan saat itu, serta hubungan sejarahnya yang sangat dekat dengan Inggris, maka pada tahun awal berdirinya, politik luar negeri Australia bersandar pada pemerintah Inggris. Semua hubungan dengan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintah Inggris, sebagai contoh yaitu yang melibatkan bidang pertahanan, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Australia masih bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang saat itu terkenal sangat baik dalam urusan berperang.

Pada saat itu lahirlah sebuah pendapat dari kalangan pemerintah federal Australia bahwa “tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris”. Namun akhirnya pendapat ini diuji oleh adanya kepentingan Australia akan suatu pulau di atas mereka yaitu Irian. Keadaan ini telah lebih dahulu disadari oleh Quensland. Quensland menyadari akan perlunya dilakukan pendudukan atas wilayah Irian tersebut guna menghindarkan Australia dari datangnya serangan musuh. Namun akibat dari letak yang sangat jauh dari negara Induknya Inggris, Australia tidak banyak mendapatkan dukungan dari Inggris, meskipun akhirnya Inggris memberikan bantuan sedikit terhadap Australia untuk mempertahankan ataupun menduduki Quensland. Semua itu karena Inggris mengannggap bahwa keadaan tersebut tidak terlalu penting. Akibat dari adanya keadaan yang demikian pemerintah Australia mulai berpikir bagaimana caranya mereka mempertahankan diri mereka sendiri tanpa harus selalu mengharapkan bantuan dari Inggris.

Sejak saat itu Australia melakukan inisiatif sendiri untuk menguasai Irian agar dapat mempertahankan diri mereka dari serangan bangsa luar, terlebih lagi setelah terdengar kabar bahwa akan diadakannya pendudukan oleh Jerman di kawasan Irian lainnya yaitu bagian utara Irian dan pulau-pulau penting lainnya. Kebangunan Asia yang ditimbulkan oleh kemenangan Jepang akan Rusia, nampaknya samara-samar mulai menyadarkan para politisi Australia. Mereka mulai menyadari akan kebangkitannya dunia timur. Ketika pada tahun 1906 pemerintah Inggris menyerahkan tanggung jawab pemerintahan British New Guinea kepada pemerintah Australia.

Pada tahu 1907, bersama-sama dengan koloni yang lain, Australia diberi status dominion. Dengan demikian, statusnya sebagai koloni Inggris selama ini mulai ditinggalkan. Status dominion ini memungkinkan Australia mulai memikirkan untuk melakukan sendiri segala hubungan luar negerinya. Untuk selanjutnya Australia tidak lagi harus ditangani oleh Inggris dalam melakukan hubungan luar negerinya, bahkan sebaliknya Inggrislah yang harus berkonsultasi kepada Australia dalam melaksanakan politik luar negeri, karena terikat oleh kebersamaan dalam British Commonwealth of Nation.

Dalam tahun 1909 Australia mengeluarkan undang-undang yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri pembinaan pertahanannya. Di Inggris mulai dibangun kapal-kapal perang untuk angkatan laut Australia. Untuk lebih mempersiapkan diri dalam pertahanan ini, sejak tahun-tahun 1911 pemerintah Australia mengharuskan warganya yang memenuhi syarat untuk mengikuti latihan kemiliteran. Angkatan darat pun mulai dibangun, dan dalam tahun 1911 Akademi Militer dibuka di Duntroom. Dalam tahun 1913 squadron pertama Royal Australian Navy memasuki teluk Sydney. Semuanya ini merupakan unsure-unsur penting bagi Australia dalam rangka menampilakan diri sebagai bangsa yang mapu berdiri sendiri, tanpa menyandarkan diri pada Inggris. Namun sampai dengan PD I meletus Australia belum memiliki kantor perwakilan Australia di luar Negara anggota British Commonwealth of Nations.

b) Hubungan Luar Negeri Australia ketika PD I sampai dengan PD II

Pada masa berlangsungnya Perang Dunia I, Australia selalu berada di belakang kekuasaan pemerintahan Inggris. Inggris yang senantiasa membantu Australia terutama dalam bidang militer seperti halnya angkatan perang yang pada saat itu didukung oleh 2000 pasukan untuk menghantam Jerman di New Guine, dan pada saat itupula Guinea menyerah (1914). Selama berlangsungnya Perang Dunia I kurang lebih sebanyak 300.000 pasukan Australia diberangkatkan menuju daerah Timur Tengah dan kawasan Eropa dengan dalih untuk membantu pasukan Inggris dan sekutu-sekutunya melawan pasukan Jerman, Austria, dan Turki. Kapal-kapal Australia berusaha memburu dan menyerang kapal-kapal Perang Jerman yang mana pada saat itu ditempatkan di Fasifik. Pada saat Angkatan laut Australia mengetahui bahwa kapal perang Jerman yang bernama Emden berada disekitar pulau Cocos yang berada di samudera Hindia, dan pada saat itu pulalah kapal perang Australia yang bernama Sydney dengan kecepatan penuh segera mengejarnya. Pertempuran laut pun terjadi kurang lebih selama 2 jam, pada tanggal 9 November 1914, Sedney berhasil menenggelamkan Emden. Hal ini merupakan pengalaman perang yang pertama kalinya bagi Angkatan laut Australia yang diakhiri oleh kemenangan.

Tahun 1915, pemerintahan Inggris memutuskan untuk dapat menguasai Selat Dardanella dengan dalih supaya dapat mengirimkan bantuan kepada Rusia yang saat itu mengalami tekanan dari pihak Jerman, dan Turki. Untuk itu, pasukan gabungan Australia dan New Zealand yang dikenal dengan sebutan ANZAC yaitu Australia and New Zealand Army Corps. Bersama-sdama dengan pasukan Inggris dan Perancis mendarat di pantai Semenanjung Galipoli. Setelah bertempur selama kurang lebih delapan bulan, pasukan ini menglami kegagalan dalam mencapai tujuan., dan dalam bulan Januari 1916 ditari ke Mesir., dimana pada saat itu terjadi lagi suatu pengelompokan baru.

Pertempuran yang terjadi di Gallipoli ini memakan korban kurang lebih 146.000 orang. 27.000 orang diantaranya meninggal termasuk hamper 8.000 pasukan perang Australia dan 1.500 orang pasukan New Zealand dalam bulan Mei 1916. selama perang Dunia I Australia banyak kehilangan pasukan perang kurang yang jumlahnya lebih dari 60.000 orang. Dan setelah Perang Dunia I usai , mulai timbul sebuah kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwasanya Australia berhak disejajarkan dengan Negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Pemerintah dan rakyat Australia menuntut pengakuan penuh sebagai Negara yang berdaulat sepenuhnya. Dalam perundingan-perundingan perdamaian Versailles, perdana mentri Australia yang William Highes, mendesak supaya Australia diakui dan memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Pada akhirnya tuntutan dari Hughes tersebut dapat diterima oleh pihak Inggris , dan Australia bersama dengan Negara-negara dominion lainnya diberi izin untuk mengirimkan wakilnya sendiri. Perjalanan Vesailles ini merupakan perjanjian dengan bangsa lain yang merupakan pertama kalinya ditandatangan oleh oleh Australia atas namanya sendiri. Pada saat liga Bangsa-bangsa dibentuk tidak ketinggalan Australia bersama dominion lainnya ikut serta menjadi anggota. Australia menjadapat kepercayaan menerima sebagian bekas daerah jajahan Jerman di Pasifik sebagai daerah mandate, antara lain kawasan Iran, Timurlaut, dan kepulauan Bismarck serta bersama New Zealand dan Inggris menjadi wali atas pulau Nauru.

Pada tahun 1931, Atatue of Westminster secara resmi mengakhiri kekuasaan palemen Inggris atas Negara-negara dominion. Dengan demikian, Inggris tidak lagi berkuasa untuk mengawasi hubungan luar Negeri Australia. Mulai saat itu, Australia mendapatkan kemerdekaan yang penuh, dan menyatakan perang serta membuat perang serta membuat perdamaian dengan Negara lain tanpa harus berkonsultasi dengan Inggris terlebih dahulu. Namun dibalik semua itu, hubungan antara Australia dengan Inggris masih tetap rapat. Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam kepentingan luar negeri dan secara tidak langsung Pemerintahan Australia masih mengikuti politik Inggris. Sela tahun 1940 Australia belum memiliki perwakilan di Negara lain. Australia masih merasa yakin akan kemampuan Inggris dengan jumlah angkatan laut serta jaringan kerja yang pangkalannya mampu untuk melindungi keamanan Australia. Mengadakan hubungan langsung dengan Negara lain pun belumlah dipandang sebagai hal yang penting, karena hubungan dengan Inggris sudah dianggap cukup memenuhi keperluannya.

Perang Dunia II diawali dengan adanya serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 september 1939. tidak lama kemudia Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Australia juga segera menyatakan dukungannya terhadap Inggris. Dalam waktu yang relative singkat hamper seluruh kawasan Eropa telah digilas oleh Jerman yang melancarkan perang kilat bersama Italia, sehingga Inggris harus memperjuangkan pertahanan diri. Dua tahun berlalu setelah meletusnya Perang Dunia II, tepatnya tanggal 7 desember, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbour. Perang pasifik berkobar, serangan Jepang inilah yang melibatkan Amerika Serikat secara langsung dalam kancah Perang dunia II. Jepang berhasil menguasai Malaya , Filipina, dan Indonesia. Serangan Jepang ini merupakan ancaman langsung bagi Australia. Menyadari bahwa Inggris tidak mungkin memberi bantuan, dan Australia pun meminta bantuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara kepada Amerika Serikat. Australia pun dapat menghindari berbagai serbuan dari Jepang. Hal ini berdamapak tersendiri terhadap pandangan (outlook) Australia sebagai Negara yang berada di pasifik.

c) Hubungan luar negeri Australia sesudah Perang Dunia II.

Telah terjadi banyak perubahan dalam bidang politik di seluruh bagian dunia sesudah Perang Dunia II. Kumunis mulai menguasai bebrapa Negara di Eropa, sehingga yang pada pertengahan abad ke-19 Eropa lekat dengan faham nasionalisme saat abad ke-20 berubah menjadi komunis dan nasionalisme berpindah berkembang di wilayah Asia dan Afrika. Perubahan yang signifikan terlihat dari banyaknya daerah di Asia dan Afrika yang awalnya dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa telah terlepas dan merdeka sesudah Perang Dunia II, selain itu Indonesia yang ratusan tahun berada dibawah kekuasaan Belanda, berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Filipina yang tadinya berada dalam kekuasaan Amerika Serikat telah memperoleh kemerdekaannya pada tahun . daerah-daerah bekas jajahan Perancis di Asia danm Afrika juga sebagian berhasil memperoleh kemerdekaannya. Usainya Perang Dunia II telah membuat Inggris kehilangan koloninya di Asia dan sebagian besarnya mendapatkan kemerdekaannya. Inggris Raya yang dibangun pada abad ke-19 mengalami kemunduran total sesudah Perang Dunia II berakhir.

Perubahan politik yang terjadi di hamper seluruh dunia ini otomatis berpengaruh pada politik luar negeri Australia. Australia yang pernah diselamatkan oleh Amerika dari serangan Jepang telah membuat lambat laun Australia terlepas dari Inggris secara tidak langsung. Pada saat itu, pengaruh dan kekuatan Amerika serikat makin kuat di wilayah Pasifik, sadar akan keadaan tersebut, Australia yang merupakan Negara yang baru siap berdiri sendiri seakan mendapatkan sandaran bagi keamanan negaranya. Pada tahun 1951, Australia mulai mengadakan kerjasama dengan New Zealand dan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut disebut ANZUS (Australia, New Zealand, and United State of Amerika) TREATY. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang ditandatangani Australia tanpa adanya campur tangan Inggris.

Australia yang merupakan Negara koloni Inggris sehingga dengan kata lain Inggris merupakan Negara induk Australia. Segala urusan yang berhubungan dengan Australia haruslah dibawah sepengetahuan Inggris. Namun dengan berakhirnya Perang Dunia II, Australia telah menyadari bahwa negaranya berada di wilayah Asia dan terletak di Pasifik. Pada tahun 1950-an faham komunis telah masuk ke Asia, Australia yang juga berada di Asia merasa terancam dengan menyebarnya komunisme tersebut, terlebih pada saat itu Indonesia yang merupakan Negara tetangga Australia telah mualai menyebar. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, pada tahun 1954 Australia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi pakta pertahanan bersama regional anti komunis di Asia Tenggara yang terkenal dengan nama SEATO. Adapun Negara lain yang tergabung dalam SEATO, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, New Zealand, Pakistan, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam Selatan. Karena sama-sama memiliki ketakutan terhadap komunisme dan keterikatan terhadap Amerika Serikat, menyebabkan Australia membantu Amerika Serikat dalam perang Korea (1950-1953), dan juga dalam perang di Vietnam, walaupun dalam perang Vietnam tersebut Amerika mendapatkan kekalahan yang telak.

Secara geografis, Australia merupakan bagian dari wilayah Asia, namun secara psikologis Australia menginduk pada Inggris. Namun dengan letak geografis yang dimilikinya membuat Australia sadar bahwa negaranya bagian dari Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara. Dengan munculnya kesadaran tersebut, Australia mulai memiliki keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya yang salam ini tidsak mereka perdulikan keberadaannya. Setelah tahun 1949, Australi mulai melebarkan sayapnya dengan mengambil bagian dalam peranan penting di wilayah Samudra Pasifik. Hubungan-hubungan kerjasama dengan negara tetangganya mulai ditingkatkan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada tahun 1950 Australia berkeinginan untuk mendirikan suatu organisasi yang menjadi wadah bagi pengembangan negara-negara Asia ( Asia Selatan dan Asia Tenggara), wadah tersebut disebut dengan Colombo Plan. Colombo Plan merupakan usaha pihak Australia dalam membantu negara-negara Asia yang sedang berkembang terutama dalam bidang perekonomian dan pengembangan teknik. Colombo Plan dicetuskan di Colombo dalam konfrensi mentri-mentri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam British Commonwealth of Nation.

Walaupun pada awalnya keanggotaan dari Colombo Plan merupakan daerah-daerah jajahan di Asia Tenggara, namun sejak awal berdirinya telah disetujui ketetapan mengenai keanggotaan dapat berasal dari non-Commonwealth, seperti Indonesia, Burma, Nepal, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand dan Filipina. Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya telah dibentuk Consultative Committee yang telah mengadakan rapat pertamanya di Sydney pada bulan Mei 1950. latar belakang berdirinya Colombo Plan ini adalah adanya kesadaran bahwa kepentingan penduduk Asia meliputi kepentingan seperempat penduduk dunia. Wilayah Asia kaya akan sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan dunia, namun yang sungguh disayangkan terdapat kekurangan fasilitas untuk memanfaatkannya dan mengembangkannya. Oleh karena itu, Colombo memiliki 2 program pokok, yaitu Economic Development Programmed an Technical Cooperation Sceheme. Hasil yang telah ada dari program tersebut adalah adanya peningkatan dalam bidang produksi pertanian, pengairan, dan perluasan tanah-tanah yang diolah. Tehnical Cooperation Scheme disini bertindak sebagai penyedia para ahli untuk memberikan latihan bagi teknisi-teknisi dan memberi bantuan dalam berbagai proyek poembangunan, selain itu, bagi para tekniusi memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan khusus di Australia. Hasil yang signifikan adalah mempercepat laju pembangunannya.

Walaupun Australia masih terikat oleh Inggris dalam British Commonwealth of Nations, dan masih mengakui raja dan ratu Inggris sebagai pemimpin mereka, ikatan Inggris makin lama semakin melonggar. Inggris tidak lagi menjadi partner dagang utama Australia, karena Australia lebih memilih Jepang dan negara ASEAN sebagai partner dagangnya. Seperti telah dijelaskan, Perang Dunia II telah memberikan banyak perubahan besar bagi politik luar negeri Australia, sebagai negara yang ikut menandatangani piagam PBB, Australia mulai aktif dalam berbagai kegiatan badan internasional. Semangat bertetangga baikpun semakin tinggi dengan ikut sertanya dalam ASEAN. Mulai tahun 1972, Australia mulai menemukan semangat bernafaskan kebebasan (independent spirit) dalam politik luar negerinya dengan melepaskan diri dari keintiman dan keterikatan dengan Inggris dan Amerika Serikat.

2. Hubungan Luar negeri Australia dengan Indonesia

Negara merdeka memiliki tugas utama memberikan kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian terhadap warga negaranya juga penduduk dunia. Tugas-tugas tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya dengan cara membina hubungan baik dengan negara lain. Selain itu juga dalam hubungan tersebut harus mampu memanfaatkan celah-celah tertentu demi kemakmuran bersama.

Sebagai negara yang merdeka, Australia nampaknya menuju kearah hal tersebut diatas. Salah satu negara yang menjadi sorotan utama kebijakan dan hubungan luar negeri Australia adalah Indonesia. Hubungan kedua negara memang bukan sesuatu proses yang sesaat tetapi bukan juga sesuatu yang kekal. Hubungan tersebut naik dan turun berfluktuasi dipengaruhi oleh keadaan masing-masing negara dan dunia Internasional.

Indonesia dimata Australia merupakan salah satu negara di Pasifik Selatan yang tentu saja terletak di bagian Utara Australia. Di bagian Utara ini, Indonesia terletak pada garis pasar ekonomi Australia di Asia Tenggara bersama dengan Papua New Guinea (PNG). Artinya Indonesia adalah salah satu tembok besar yang suatu saat akan menguntungkan Australia, tetapi juga suatu saat bisa menjadi ancaman bagi Australia.

Untuk lebih memahami bagaimana proses dan jalan hubungan Bilateral kedua negara, dibawah ini penulis akan menguraikan hal tersebut dalam beberapa rentang waktu secara umum.

a. Masa Revolusi Indonesia

Sebelum Revolusi Indonesia, hubungan bilateral Indonesia dan Australia belum terlihat dengan jelas. Hal it mudah dipahami karena kedua negara masih berada dalam kungkungan kekuasaan negara lain, Australia oleh Inggris dan Indonesia berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Inggris memiliki perhatian yang sedikit terhadap Nusantara atau Hindia-Belanda karena menganggap bahwa daerah tersebut bukan merupakan ancaman bagi Australia yang memang pada waktu itu hubungan inggris dengan Belanda sebagai penguasa di Nusantara masih erat.

Pada masa Revolusi, hubungan kedua negara terlihat lebih nyata. Bila dilakukan pengkajian secara teliti, Australia memiliki kontribusi yaitu dukungan terhadap Revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wujudnya adalah peristiwa penutupan pelabuhan oleh para nelayan Australia terhadap Kapal Laut Belanda setelah Proklamasi Indonesia. Dukungan pun terlontar dari Menteri Luar Negeri Australia Evatt yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah kawan atau mitra bagi Australia” . Pada masa Revolusi hubungan tersebut terlihat pada saat Australia terlibat dalam KTN dan UNCI dalam perundingan Renville dan KMB.

b. Masa Pemerintahan Menzies (1950-1962).

Masa tahun 1950-1962 hubungan Indonesia dengan Australia memanas dan cukup tegang karena dipengaruhi oleh suasana Perang Dingin. Suasana tegang tersebut dilandasi oleh pandangan kedua negara terhadap daerah Irian Barat. Indonesia sebagai negara merdeka tentu saja tetap akan mempertahankan Irian Barat karena merupakan bagian dari teritorinya. Akan tetapi Australia memandang bahwa Irian Barat lebih baik dikuasai oleh Belanda karena Indonesia telah mencerminkan sikap anti Barat dengan bekerjasama dengan negara-negara timur Komunis-Sosialis. Maka jika Irian Barat dikuasai oleh Indonesia akan memperbesar pengaruh Komunis di Asia dan mengancam Australia yang pro-Barat. Selain itu juga Australia memiliki kekhawatiran terhadap Jepang yang telah mampu menginvasi hingga daerah Papua New Guinea.

c. Masa Orde Baru (1965).

Pada tahun 1965, bertepatan dengan naiknya Soeharto sebagai Presiden di Indonesia merupakan fenomena penting dalam sejarah Indonesia, maka terjadi perubahan secara dramatis mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia. Artinya terjadi perubahan pandangan Australia terhadap Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah bahwa Australia kemudian memandang Indonesia bukan merupakan ancaman tetapi merupakan mitra dan kekuatan besar bagi politik negara-negara Barat di Asia. Hal itu disebabkan karena Pemerintahan Soeharto mencerminkan sikap Pro-Barat dan anti-Komunis yang berlebihan. Ini berarti terdapat kesamaan Visi dan Misi antara pemerintah Indonesia denga Australia yang juga pro-Barat.

Wujud dari dukungan Australia terhadap Indonesia ketika itu adalah sebagai berikut :

Australia bergabung kedalam organisasi negara-negara donor untuk Indonesia (IGGI) dalam membantu pembangunan Indonesia.
Mendukung ASEAN (1968) demi kestabilan Asia Tenggara.

d. Masa tahun 1972-1988.

Pada masa ini, hubungan Bilateral antara Australia dengan Indonesia diwarnai oleh beberapa masalah yaitu :

2.1 Masalah Timor-Timur (1976).

Pemerintah Australia yang didominasi oleh Partai Buruh dan Liberal Nasional saat itu memandang bahwa prioritas tertinggi dalam masalah tersebut adalah membina persahabatan dengan Indonesia. Maka jika Timor-Timur merdeka akan menimbulkan ketidakstabilan di Asia Tenggara tetapi juga jika dipaksakan pun akan terjadi hal yang sama. Maka Australia menghendaki penyelesaian secepatnya dengan datangnya Withlam ke Indonesia bertemu dengan Soeharto di Yogyakarta menyelesaikan masalah Timor Gap.

2.2 Masalah Kebebasan Pers di Australia.

Ada satu masalah pada waktu itu yang sedikit mempengaruhi hubungan kedua negara yaitu mengenai penghinaan terhadap pribadi dan keluarga Presiden Soeharto oleh Media cetak Australia. Masalah ini sempat mencuat dan membuat tegang hubungan kedua negara.

e. Masa tahun 1988-1996.

Pada masa tahun 1988-1996, hubungan antara Indonesia dengan Australia membaik. Hubungan tersebut meluas kepada aspek Sosial-Politik, perdagangan, ekonomi dan budaya. Wujudnya adalah :

- Persoalan Timur Gap diselesaikan dengan kerjasama eksploitasi tahun 1988.

- Indonesia menunjuk Australia sebagai peninjau ASEAN

- Australia meminta Indonesia dalam pelatihan Pertanian (Forum Pasifik Selatan).

f. Pasca Jejak Pendapat Timor-Timur 1999.

Pasca jejak pendapat, terjadi perubahan kebijakan Indonesia terhadap Timor-Timur dengan opsih otonomi luas dan atau merdeka. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Timor-Timur.

Australia yang merasa berhutang budi kepada Timor-Timur dalam perang melawan Jepang, kemudian mendukung kemerdekaan Timor-Timur. Ini adalah sikap pragmatis Australia terhadap ekonomi seperti neraca perdagangan dan eksplorasi minyak. Hal ini juga memberikan bukti bahwa hubungan politik tidak begitu berpengaruh terhadap hubungan ekonomi. Walaupun hubungan kedua negara tetap baik tetapi muncul kini anti pati dari masyarakat Indonesia terhadap Australia.