KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Sejarah adalah mempelajari pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran untuk masa depan agar kita tidak jatuh kedalam kesalahan yang sama pada masa depan.

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Indonesia setelah merdeka adalah sebuah topik yang sangat penting untuk dibahas karena setelah Proklamasi, Indonesia masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerah-daerah. Hari-hari setelah proklamasi, pemerintahan pun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, UUD ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu semakin parah dengan kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakil presiden,  pembentukan partai poitik, pembentukan perdana menteri serta kabinet, bahkan pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

Sementara itu, kehidupan di luar pemerintahan atau sosial tidak seluruhnya menggembirakan. Banyak raja-raja di luar Jawa yang memilih status quo bersama Belanda dan tidak mendukung proklamasi.Konflik sosial di pedesaan antar kelompok juga sering terjadi setelah proklamasi kemerdekaan dan terjadi diberbagai macam daerah di indonesia antara bangsa indonesia dengan pihak belanda yang datang kembali keindonesia.

B.  Rumusan Masalah

Jadi berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas maka rumusan masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah :

1.   Bagaimanakah kondisi Sosial Indonesia pasca kemerdekaan ?

2.   Bagaimanakah kondisi Ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan ?

3.   Bagaimanakah kondidi Politik Indonesia pasca kemerdekaan ?

C.  Tujuan

Jadi setelah membaca apa yang telah menjadi rumusan masalah di atas, makalah ini bertujuan :

1.     Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi Sosial Indonesia pasca kemerdekaan .

2.     Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi Ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan .

3.     Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi Politik Indonesia pasca kemerdekaan .

BAB II

PEMBAHASAN

A.  KEADAAN SOSIAL INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Kondisi sosial indonesia pasca kemerdekaan adalah banyak orang Belanda datang kembali ke Indonesia melalui misi Sekutu yang ingin melucuti senjata dan memulangkan para interniran. Belanda Ingin menegakkkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Akibatnya, dibeberapa daerah pada awal kemerdekaan terjadi gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan Jepang serta Belanda yang membonceng Sekutu. Melihat posisi Jepang yang condong pada Sekutu, para pemuda yang bergabung dalam BKR betekad melucuti senjata dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.

Bangsa Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna tetap menegakkkan kemerdekaan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Musuh dari luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan Sekutu. Untuk menghimpun kekuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui Komite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah.

Peristiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan  terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a)   Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada

Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada saat ini terletak di sebelah Selatan Lapangan Monas.

Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1.   Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.

2.   Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap rakyatnya.

3.   Menambah kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.

4.   Rakyat mendukung pemerintahan baru yang baru terbentuk. Buktinya setiap intruksi pimpinan mereka laksanakan.

b)   Tindakan Heroic Mendukung Proklamasi

Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia anatara lain sebagai berikut :

1.   Jogjakarta

Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimulai tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00. WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok.Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan pemerintah RI. Pada hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.

2.   Surabaya

Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu terjadi insiden  bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel.Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan, dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.

3.   Semarang ( Pertempuran 5 hari di Semarang )

Pada tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang tawanan Jepang (Veteran Angkatan Laut) dari pabrik gula Cepiring  menuju penjara bulu di Semarang. Akan tetapi, ditengah perjalanan para tawanan itu melarikan diri dan bergabung dengan kidobutai di Jatingaleh (Batalyon Setempat Dibawah Pimpinan Mayor Kido).

Situasi bertambah panas dengan desas desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk semarang yang ada di candi. Untuk membuktikan kebenaran desas desus tersebut, Dr. Karyadi sebagai kepala Laboratorium Pusat rumah sakit pusat (parusara) melakukan pemeriksaan. Namun, yang terjadi Dr. Karyadi tewas di jalan pandanaran, semarang. Tewasnya Dr. Karyadi menimbulkan kemarahan para pemuda Semarang.

Pada tanggal 15 0ktober 1945 pasukan Kidobutai melakukan serangan ke kota Semarang  dan dihadapi oleh TKR dan laksar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama lima hari dan mereda setelah pimpinan TKR berundingan dengan pasukan jepang. Kedatangan pasukan sekutu di semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan sekutu akhirnya menawan dan melucuti tentara Jepang. Akibat pertempueran ini  ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas.Untuk mengenang perestiwa itu, di semarang di dirikan tugu muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama sebuah Rumah Sakit Umum Di Semarang.

4.   Aceh

Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penguasaan pemerintah Jepang memerintahkan pembubaran organisasi itu dan para pemuda tidak boleh melakukan kegiatan perkumpulan. Atas peringatan Jepang itu, para pemuda menolak keras. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara jepang.

5.   Bali

Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia (PRI). Upaya perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan  dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat.

6.   Kalimantan

Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan mengadakan rapat-rapat, tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan Sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan Sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan (Depan Markas Sekutu) berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera Merah Putih.

7.   Palembang

Rakyat Palembang dalam mendukung proklamasi dan menegakkan kedaulatan Negara Indonesia dilakukan dengan jalan mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani.Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatra Selatan berada dibawah kekuasaan RI. Upaya penegakkan kedaulatan di Sumatra Selatan tidak memerlukan kekerasan, karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.

8.   Bandung

Para pemuda bergerak untuk merebut untuk merebut Pangkalan Udara Andir (sekarang Bendara Husein Sastranegara) dan gudang senjata dari tangan Jepang.

9.   Makassar

Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gudang-gudang penting seperti stsiun radio dan tangsi polisi.

10.  Sumbawa

Bentrokan fisik antara pemuda dan antara Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba.

11.  Sumatra selatan

Pada tanggal 8 Oktober 1945 rakyat mengadakan upacara pengibran bendera Merah Putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah kekuasaan RI.

12.  Lampung

Para pemuda yang tergabung dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia) melucuti senjata Jepang di Teluk Betung, Kalianda, dan Menggala.

13. Solo

Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang, sehingga terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang pemuda bernama Arifin gugur.

B.  KONDISI POLITIK INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Keadaan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Ketidak setabilan ini di sebabkan oleh adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di indonesia, Adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri, Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintah serta Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah dan juga Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.

Pasca proklamasi kemerdekaan, para tokoh-tokoh Indonesia berusaha untuk membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui suatu negara yang baru merdeka pastinya memerlukan suatu dasar negara dan pemimpin yang mampu melaksanakan dan memimpin pemerintahan.selain itu juga perlunya membentuk badan-badan atau lembaga yang berfungsi membantu pemimpin negara untuk menjalankan tugasnya. Hal ini dapat kita lihat dalam rapat PPKI pada tangal 18 Agustus 1945 yang hasilnya adalah mengesahkan Undang- Undang Negara, mengangkat Presiden dan wakil presiden. Adapun hasil hasil rapat PPKI selanjutnya adalah membentuk alat-alat perlengkapan negara seperti membentuk komite nasional, kabinet pertama RI. membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik Indonesia. Namun keadaan politik Indonesia pada masa ini belum dapat dikatakan stabil atau baik hal ini dapat dilihat dari seringnya perubahan kabinet dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

a.    Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara

Setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI. Hasil sidang ini adalah :

1.   Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2.   Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

3.   Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandarnita yang menghasilkan dua keputusan mengenai:

1.   Pembagian wilayah yang terdiri atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya

2.   Pembentukan Komite Nasional Daerah.

Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan untuk membahas 3 masalah utama yang dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia serta menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1.   Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah;

2.   Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang sebagai partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;

3.   Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Pada 23 Agustus 1945 presiden Soekarno mengumumkan hasil sidang PPKI tersebut tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua yaitu PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan. (theanswer:2008)

1)   Komite Nasional Indonesia

Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. untuk tingkat daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan badan ini berkembang sebagai badan legislatif. Pada 16 Oktober 1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang pertama yang menghasilkan :

1.   Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;

2.   Mengusulkan kepada presiden supaya KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/DPR belum terbentuk.

Usul Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X yang isinya sesuai dengan usulan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah untuk segera membentuk pertain-partai politik. Usul tersebut dilakukan melalui pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1.   BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berputar maka telah tiba saatnya untuk megusahakan pengertian rakyat; keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai politik.

Usul BPKNIP tentang penolakan pembentukan partai politik diterima oleh pemerintah yang kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah No.3 pada 30 Oktober 1945 yang isinya :

1.   Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.

2.   Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.

Segera setelah maklumat politik itu lahir partai-partai politik baru antara lain adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis.

2)   Kabinet Republik Indonesia

Pembentukan 12 kementerian dalam kabinet dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi seperti yang diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, direalisasikan pada 2 September 1945. Adapun susunan kabinet pertama Republik Indonesia sebagai berikut:

a.    Menteri Dalam Negeri                            : R.A.A.Wiranatakusumah

b.   Menteri Luar Negeri                               : Mr.Ahmad Subardjo

c.    Menteri Keuangan                                   : Mr.A.A.Maramis

d.   Menteri Kehakiman                                : Prof. Dr. Mr. Supomo

e.    Menteri Kemakmuran                             : Ir.Surachman Tjokroadisurjo

f.    Menteri Keamanan Rakyat                     : Supriyadi

g.   Menteri Pengajaran                                 : Ki Hajar Dewantara

h.   Menteri Penerangan                                : Mr. Amir Syarifudin

i.     Menteri Kesehatan                                  : Dr. Buntaran Martoatmodjo

j.     Menteri Sosial                                         : Mr. Iwa Kusuma Sumantri

k.   Menteri Pekerjaan Umum                       : Abikusno Tjokrosujoso

l.     Menteri Perhubungan ad interim                        : Abikusno Tjokrosujoso

m. Menteri Negara                                       : Wachid Hasyim       

n.   Menteri Negara                                       : Mr. R.M.Sartono

o.   Menteri Negara                                       : Dr. Mr. Amir

p.   Menteri Negara                                       : Otto I skandardinata

Kabinet tersebut merupakan kabinet presidensil yang bertanggung jawab kepada presiden yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tugasnya adalah membantu presiden menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembagian wilayah, maka panitia kecil yang terdiri dari Mr.Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodomedjo, membentuk departemen dan membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi hasilnya adalah sebagai berikut :

1.   Sumatera                  : Teuku Mohammad Hasan

2.   Jawa Barat                : Sutardjo Kartohadikusumo

3.   Jawa Tengah             : R. Pandji Suroso

4.   Jawa Timur               : R.M. Surjo

5.   Nusa Tenggara         : I Gusti Ketut Pudja

6.   Maluku                     : Mr.J. Latuharhary

7.   Sulawesi                   : Dr. G.S.S.J. Ratulangi

8.   Kalimantan               : Ir. Pangeran Moh. Noor

           

b.   Pembentukan Badan-Badan Perjuangan

Sebagai realisasi keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, presiden menganjurkan para pemuda yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah susunan pengurus BKR pusat :

Ketua Umum                 : Kaprawi

Ketua I                           : Sutalaksana

Ketua II                          : Latief Hendraningrat

Anggota                         :Arifin Abdurahman,Mahmud,dan Zulkifi Lubis

Pembentukan BKR ternyata tidak semulus yang diduga, banyak tokoh tokoh pemuda yang telah membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri yang lepas dari BKR antara lain adalah Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (pesindo).

c.    Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kedatangan NICA mengakibatkan terjadinya beberapa bentrokan senjata. Kondisi seperti ini mendorong pemerintah untuk segera membentuk sebuah tentara nasional agar perjuangan kemerdekaan dapat dikendalikan. Pada 5 Oktober 1945, melalui media massa, radio, dan surat kabar, pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga TKR menjadi wadah resmi dalam bidang pertahanan militer. Oleh karena itu, seluruh laskar rakyat diwajibkan bergabung dengan TKR. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan Supriyadi yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakam Peta terhadap pemerintah, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi karena sampai batas waktu yang ditentukan Supriyadi tidak diketahui nasibnya sementara keadaan sudah ssemakin gawat sehingga M. Suljoadikusumo ditunjuk sebagai penggantinya sebagaimana diumumkan pemerintah pada 20 Oktober 1945.

C.  KEADAAN EKONOMI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakil presiden,  pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta kabinet, bahkan pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

a.    Terjadi Inflasi yang sangat tinggi, inflasi tersebut disebabkan karena :

1)   Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

2)   Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

3)   Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

1)   Mata uang De Javasche Bank

2)   Mata uang pemerintah Hindia Belanda

3)   Mata uang pendudukan Jepang

b.   Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

1)   Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

2)   Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

3)   Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

1)   Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

2)   Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

3)   Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

4)   Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah :

1)   Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan.

2)   Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,  sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya

3)   Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

c.    Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

1.   Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan pertama tama adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kekacauan semakin bertambah dengan munculnya mata uanga NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang.

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut:

a.    Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri pemerintah berasumsi  pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

b.   Usaha bersifat ekonomis

1.   Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.

1)    Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

2)   Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

3)   Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

4)   Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

2.   Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

1)   Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan menggantikannya dengan system sentralisasi.

2)   Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi badan persediaan dan pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono

3)   Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya.

3.   Konferensi ekonomi II ( 6 mei 1946 ) .

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

4.   Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional.

5.   Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5  tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan isinya antara lain:

1)   Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

2)   Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

3)   Penanaman kembali tanah kosong

4)   Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun

6.   Pinjaman Nasional

Program ini dilaksanakan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan persetujuan BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946 besar pinjaman sebesar 1 milyar, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya dukungan dari rakyat Indonesia.

7.   Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi

BAB III
PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka betul-betul sah.

Seiring perjalanannya pemerintah awal tersebut yang ingin mendapat awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak ekonomi, sosial, dan politik terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, berbagai gejolaktersebut dapat diatasi.

Hal seperi itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa sekarang dalam membangun bangsa ini, walaupun banyak tekanan dari berbagai aspek dan pihak, tetapi para-para pemimpin bangsa terdahulu mampu mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itu kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna mengharumkan nmaa Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara maju, demi satu nama untuk “INDONESIA.

B.  Saran

Kami selaku penulis mengharapakan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan kata dalam penulisan makalah ini. Kritik dan saran yang membangun akan menjadikan kami lebih baik ke depannya dalam penulisan makalah.harapan kami dengan ditulisnya makalah ini bisa berguna bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang sejarah indonesia masa kemerdekaan.kurang dan lebihnya tentang makalah ini kami selaku penulis meminta maaf yang sebesar besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sudirman, Adi. (2014). Sejarah Lengkap Indonesia (Dari Era Klasik Hingga Terkini). Jogyakarta: DIVA Press

Poesponegoro, dkk. (2010). Sejarah Nasional Indonesia VI (Zaman jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942-1998). Jakarta: Balai Pustaka

Syukur, Abdul. (2008). Eksplorasi Sejarah Indonesia dan Dunia. Jogyakarta: Erlangga

J.A, Deny. (2016). Membaca Isu Politik. Yogyakarta: LkiS